Dalam rangka melancarkan Layanan KB Sejuta Akseptor, Hasto telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) dan mitra kerja lainnya.
Beliau berharap kerja sama ini dapat menjadi bahan ajar karena banyak calon dokter dan calon bidan yang setelah lulus belum pernah memasang alat kontrasepsi.
“Penyampaian materi ajar ini tidak boleh dilewatkan karena banyak calon dokter dan calon bidan yang nantinya lulus belum pernah melakukan pemasangan IUD, vasektomi, dan tubektomi. Ini adalah hal yang memprihatinkan. Oleh karena itu, ini merupakan kesempatan yang baik untuk kemudian menggunakan materi ajar untuk belajar,” jelasnya.
Kepala AIPKI Pusat, Prof Dr. dr. Budi Santoso SpOG (K), menyambut baik kerjasama ini. Menurutnya, kerjasama yang didasari MoU ini akan memberikan insentif tambahan terhadap pelayanan kontrasepsi bagi mahasiswa.
“Ini merupakan bentuk nyata dari ‘sistem kesehatan akademik’. Di Fakultas Kedokteran, pendidikan tidak hanya terbatas di sana. Namun juga bekerja sama dengan pusat-pusat layanan kesehatan lain seperti BKKBN, Dinkes, laboratorium. Hal ini bertujuan agar para mahasiswa kita memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali menyatakan dukungan penuh terhadap acara PSA ini dan optimis bahwa akan melebihi target akseptor yang telah ditetapkan.
“Kami berjanji untuk melakukan koordinasi yang terbaik untuk layanan ini. Kami atas nama Pemerintah Provinsi Bali berharap kepada pemimpin pusat kesehatan, pimpinan perguruan tinggi kedokteran, dan organisasi perencanaan keluarga bersama kepala desa, lurah, dan komunitas adat untuk memberikan layanan ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
“Semoga target ini dapat tercapai secara nasional dan peringatan Hari Kesehatan Nasional 2024 dapat berjalan dengan lancar yang ditandai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.