KABAR DPR – Pada tahun politik ini, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan tidak memiliki agenda politik untuk memenangkan pasangan calon presiden mana pun.
Agenda besarnya adalah untuk mengalahkan mazhab individualisme, pragmatisme, dan materialisme yang telah merasuki sistem pemerintahan di Indonesia sejak Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002.
” Saya tidak memiliki agenda politik untuk memenangkan pasangan calon presiden. Selain saya tidak mau, sebagai anggota DPD RI sudah jelas dalam Undang-undang, kami tidak boleh partisan,” kata LaNyalla dalam sambutan virtual pada Musyawarah Pimpinan Nasional 2023 Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (LIDMI) yang diselenggarakan di Makassar, Sabtu, (16/12/2023).
Dia menjelaskan bahwa yang diperjuangkan saat ini adalah memenangkan mazhab pemerintahan yang sesuai dengan rumusan para pendiri bangsa, yaitu negara yang berdasarkan Pancasila, dengan sistem pemerintahan asli Indonesia, yaitu sistem Syuro, yang sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Islam.
Menurut LaNyalla, Indonesia sudah memiliki sistemnya sendiri, yang paling sesuai dengan karakteristik dan keberagaman bangsa Indonesia. Namun sistem itu diabaikan hanya karena adanya penyimpangan yang dilakukan Orde Baru.
“Seharusnya yang kita perbaiki adalah penyimpangan yang terjadi di masa Orde Baru, bukan mengganti sistem pemerintahan. Para pendiri bangsa kita telah menguji semua sistem pemerintahan, baik yang berasal dari barat maupun timur, namun semuanya tidak cocok diterapkan di Indonesia,” paparnya.
Menurut Senator asal Jawa Timur itu, bangsa ini sebenarnya sudah memiliki sistem asli, yaitu keberadaan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang mewadahi semua elemen bangsa, yang merupakan manifestasi rakyat sebagai pemilik dan pelaksana kedaulatan.
“Sementara anggota MPR berasal dari anggota DPR yang dipilih secara langsung dan utusan-utusan lain, yaitu Utusan Golongan-Golongan dan Utusan Daerah yang diutus dari bawah,” katanya.
Selanjutnya, anggota DPR, anggota Utusan Golongan, dan anggota Utusan Daerah menjadi manifestasi rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Mereka inilah yang akan bermusyawarah di MPR RI untuk merumuskan Haluan Negara, sebagai bentuk kehendak politik rakyat.
“Sistem seperti itu seharusnya disempurnakan dan diperkuat menurut LaNyalla. Sehingga tidak akan terjadi penyimpangan seperti di era Orde Lama dan Orde Baru. Sehingga bangsa Indonesia kembali pada jati dirinya,” katanya.
“Pemilihan Presiden secara langsung hanya menyebabkan polarisasi di masyarakat. Hal itu sangat tidak produktif, serta menurunkan kualitas kita sebagai bangsa yang beradab dan beretika,” katanya.
Pemilihan Presiden secara langsung juga telah terbukti melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa. Karena batu uji yang dijalankan dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang bisa diproduksi.
Begitu pula dengan elektabilitas yang bisa digiring melalui angka-angka dan disebarluaskan oleh para buzzer di media sosial dengan narasi-narasi saling hujat atau puja-puji buta. Pada akhirnya, rakyat pemilih disodori oleh realita palsu yang dibentuk secara sembrono.
Pilpres langsung juga sangat rawan terjadi kecurangan massal dalam pelaksanaannya. Sebab tidak ada calon presiden yang dapat memiliki bukti formulir C-1 dari 800 ribu lebih TPS di seluruh Indonesia.
Menurut LaNyalla, hal inilah yang seharusnya menjadi refleksi. Bagaimana mungkin bangsa yang beragama dapat melakukan apa saja, termasuk kecurangan, dan menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan dan kekuasaan?
“Inilah yang saya katakan, bahwa saya berniat dan berjuang, untuk mengembalikan kemenangan mazhab bernegara yang sesuai dengan rumusan para pendiri bangsa, yaitu negara yang berdasarkan Pancasila, dengan sistem pemerintahan asli Indonesia, yaitu sistem Syuro, yang sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Islam,” tegasnya
Dia berharap para mahasiswa yang tergabung di dalam Lingkar Dakwah Mahasiswa Islam memiliki kesadaran kolektif, untuk bertobat dari sistem liberal barat yang dipaksakan diterapkan di Indonesia. Yang ternyata memiliki dampak negatif yang luar biasa terhadap nilai-nilai luhur bangsa dan negara ini.
“Marilah kita hentikan kontestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara liberal. Hal itu hanya akan membuat kehidupan bangsa kita kehilangan martabat, etika, rasa dan jiwa nasionalisme serta patriotisme,” katanya.(*)
Apa reaksi anda soal berita ini?
Iklan-Admin