Thursday, November 21, 2024
HomeprabowoPrabowo Subianto: Negara Bebas Korupsi Bergantung pada Hakim yang Tidak Dapat Dibeli

Prabowo Subianto: Negara Bebas Korupsi Bergantung pada Hakim yang Tidak Dapat Dibeli

Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto menekankan bahwa salah satu kunci negara bebas korupsi adalah memiliki hakim yang tidak bisa dibeli. Dia membuat pernyataan ini selama panggilan telepon dengan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, saat menyampaikan pidato kepada kelompok Solidaritas Hakim Indonesia di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa (8 Oktober).

“Percayalah, kunci untuk menjadi negara yang makmur, berfungsi baik, dan bebas korupsi adalah memiliki hakim yang tidak bisa dibeli,” tegas Prabowo.

“Karena itu, hakim harus kuat, dan kondisinya harus yang terbaik yang bisa kita berikan. Ini adalah komitmen saya,” lanjutnya.

Sebagai Menteri Pertahanan Indonesia saat ini, Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kualitas hidup dan menjamin keamanan finansial hakim harus menjadi prioritas.

“Anda bisa mempelajari pidato dan catatan saya yang lalu. Saya selalu percaya bahwa standar hidup hakim perlu ditingkatkan dan dijamin agar mereka tetap independen dan menjalankan tugas mereka sebaik mungkin,” tambah Prabowo.

Tekad Prabowo untuk meningkatkan penghasilan para hakim telah menjadi bagian dari visinya untuk negara ini sejak lama.

Asosiasi Hakim Indonesia baru-baru ini bertemu dengan pimpinan DPR untuk menyampaikan keluhan mereka tentang kurangnya kenaikan gaji selama 12 tahun terakhir. Mereka mengungkapkan bahwa pendapatan mereka saat ini tidak mencukupi untuk mendukung keluarga mereka.

Bagi hakim yang baru dilantik, pendapatan bersih mereka sekitar Rp 12 juta, terdiri dari gaji pokok Rp 3,5 juta dan tunjangan Rp 8,5 juta.

“Gaji kami sekarang seperti uang saku Rafathar selama tiga hari,” kata Rangga, seorang perwakilan hakim, mengacu pada anak dari selebriti Raffi Ahmad. “Sementara itu, kami harus mendukung keluarga, anak-anak, dan orang tua kami,” tambahnya.

Rangga menekankan bahwa gaji Rp 12 juta tersebut tidak mencukupi, mengingat tingkat tanggung jawab hakim. Janji Prabowo untuk memperbaiki situasi ini telah disambut baik oleh para hakim yang menunggu perubahan positif yang ia janjikan begitu ia mulai menjabat. (RR)

Source link

RELATED ARTICLES

Berita populer