Thursday, September 19, 2024
HomeprabowoRingkasan Prioritas Anggaran untuk Presiden Prabowo Subianto dalam Buku II Anggaran Negara...

Ringkasan Prioritas Anggaran untuk Presiden Prabowo Subianto dalam Buku II Anggaran Negara 2025 (RAPBN 2025)

I. Prioritas Anggaran Sektor Pendidikan:

– Meningkatkan akses pendidikan.
– Menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan.
– Memberikan bantuan pendidikan.
– Meningkatkan kualitas pendidikan.
– Memperkuat strategi penyesuaian dengan dunia industri.
– Memberikan makanan bergizi bagi siswa di semua tingkatan pendidikan.

II. Prioritas Anggaran Sektor Kesehatan:

– Memberikan makanan bergizi bagi ibu hamil/menyusui dan balita.
– Mempercepat penurunan stunting.
– Memperkuat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
– Meningkatkan akses, kualitas, dan ketersediaan layanan kesehatan dasar dan rujukan.
– Memperkuat sinergi lintas lembaga dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur kesehatan.
– Meningkatkan jumlah, kualitas, dan distribusi sumber daya manusia kesehatan.
– Secara bertahap memperkuat kemandirian industri farmasi.

III. Prioritas Anggaran Perlindungan Sosial:

– Memperbaiki targeting program perlindungan sosial.
– Memperkuat konvergensi dan komplementaritas program perlindungan sosial.
– Meningkatkan efektivitas desain dan implementasi program, mempercepat kelulusan dari kemiskinan.
– Memperkuat perlindungan sosial sepanjang hayat untuk mengantisipasi populasi yang menua.
– Meningkatkan skema perlindungan sosial adaptif untuk mengantisipasi risiko krisis.

IV. Prioritas Anggaran Infrastruktur:

– Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan pertumbuhan.
– Strateginya termasuk pengembangan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi bernilai tinggi seperti infrastruktur dasar, infrastruktur konektivitas, infrastruktur energi, infrastruktur digital, infrastruktur pangan, dan infrastruktur pendukung area IKN, serta proyek infrastruktur PPP.

V. Prioritas Anggaran Ketahanan Pangan:

– Meningkatkan produksi pangan untuk mendukung swasembada pangan nasional.
– Memperbaiki kualitas konsumsi makanan sehat.
– Memperbaiki distribusi dan infrastruktur pertanian.
– Memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
– Memperkuat cadangan pangan nasional dan lumbung pangan masyarakat.
– Memperkuat institusi, pembiayaan, dan perlindungan bagi usaha pertanian.

VI. Prioritas Anggaran Hilir Industri:

– Bertujuan untuk menciptakan nilai tambah dan peluang kerja melalui kebijakan hilir industri berbasis mineral dan pertanian.
– Juga termasuk meningkatkan daya saing melalui pengembangan ekosistem industri, pengawasan standarisasi industri, percepatan penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan penggunaan teknologi industri.

VII. Prioritas Anggaran Penguatan Investasi:

– Bertujuan untuk memperkuat investasi asing dan kerja sama internasional untuk mempercepat hilir industri, ekonomi hijau, pengembangan infrastruktur hijau, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan.
– Kebijakan meliputi peningkatan kemudahan berusaha, pengembangan peta peluang investasi, dan dukungan fasilitas bea cukai.

VIII. Prioritas Pembangunan Pemasyarakatan Gender:

– Diarahkan melalui Strategi Pemasyarakatan Gender (PUG) oleh semua kementerian/lembaga dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang, serta mengurangi kekerasan terhadap perempuan.
– Kebijakan meliputi:
– Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi perempuan.
– Memperkuat kapasitas dan kemandirian.
– Meningkatkan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan.
– Meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi dan pasar tenaga kerja.

Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan Redesign of Planning and Budgeting System (RSPP) yang bertujuan untuk memperkuat prinsip nilai uang dalam semua tahapan perencanaan dan anggaran serta implementasi mereka, memperkuat implementasi anggaran berbasis kinerja, dan meningkatkan konvergensi program dan aktivitas lintas kementerian/lembaga melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dengan memperhitungkan aspek spasial.

Source link

RELATED ARTICLES

Berita populer