Thursday, October 31, 2024
HomeBeritaKomisi IX DPR Minta Setiap Rumah memiliki Jamban Sehat Agar Mencegah Penularan...

Komisi IX DPR Minta Setiap Rumah memiliki Jamban Sehat Agar Mencegah Penularan Virus Polio Melalui Feses

KABAR DPR – Dua kasus infeksi virus Polio ditemukan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur pada Desember 2023, sedangkan satu kasus ditemukan di Jawa Timur pada 4 Januari 2024. Ketiga kasus Polio terbaru ini mengakibatkan kondisi lumpuh layu (Acute Flaccid Paralysis/AFP).

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyayangkan kemunculan kembali kasus Polio di Indonesia. Sebab, pada 2022 silam, pernah terjadi outbreak atau Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Aceh.

“Indonesia telah ditetapkan bebas polio pada 2014, harusnya ini dipertahankan,” kata Edy melalui pernyataan resmi yang diterima pada Minggu, 7 Januari 2024.

Laporan kasus Polio di Jawa Tengah dan Jawa Timur disebutkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin lantaran saat pandemi COVID-19 angka cakupan vaksinasi atau imunisasi anak rendah, termasuk vaksinasi untuk polio.

Berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, penularan virus Polio dapat melalui feses. Dengan demikian, Edy meminta agar ada jamban sehat di rumah demi menekan penularan virus Polio.

“Upaya lainnya yang harus dilakukan adalah memastikan adanya jamban yang sehat di setiap rumah. Virus polio dapat menular lewat feses. Dengan adanya jamban, maka tidak ada Buang Air Besar (BAB) sembarangan,” sarannya.

“Potensi penularan polio pun berkurang. Sosialisasi tidak BAB sembarangan juga harus dilakukan lagi. Sasar dengan semua platform media.”

Edy Wuryanto mendorong agar kembali digencarkan vaksinasi.

“Kembali disosialisasikan apa saja vaksinasi dasar yang harus diberikan. Termasuk vaksin lainnya yang digunakan untuk booster atau menambah kekebalan,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Tengah III ini.

Selain itu, Edy mendorong agar setiap daerah dengan aktif melaporkan cakupan imunisasi polio di wilayahnya. Selanjutnya, Pemerintah pusat, diwakilkan oleh Kementerian Kesehatan, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap cakupan vaksinasi di setiap daerah.

“Jika ada cakupan yang belum maksimal harus dicarikan solusinya,” lanjutnya.

RELATED ARTICLES

Berita populer