KABAR DPD – Dalam kunjungannya ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur selama serangkaian kegiatan reses, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan bahwa Kabupaten Jombang memiliki banyak tokoh besar yang ikut menyumbangkan gagasan dalam merumuskan sistem pemerintahan Indonesia. Tokoh-tokoh bangsa itu lahir dari pondok pesantren yang banyak tersebar di Kota Santri itu.
Menurut LaNyalla, sejarah mencatat bahwa pondok pesantren di Jombang melahirkan tokoh-tokoh besar yang mempengaruhi perjalanan bangsa dan negara ini, baik pada masa perjuangan kemerdekaan maupun pada masa perumusan sistem pemerintahan, serta dalam pembangunan bangsa dan negara.
“Tokoh-tokoh yang ada di Jombang dapat disebut sebagai pemegang saham bangsa dan negara ini,” tegas LaNyalla, dalam acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Jombang di Gedung Islamic Center Jombang, Sabtu (23/12/2023).
Berdasarkan fakta tersebut, Senator asal Jawa Timur itu menilai sudah sepatutnya masyarakat Jombang memiliki tradisi berpikir yang sangat patriotik dan nasionalis. Oleh karena itu, LaNyalla menawarkan peta jalan untuk lebih memperkuat kedaulatan bangsa dan negara kita, baik dalam sektor pangan maupun sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya.
Peta jalan itu juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat dan kemakmuran serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Caranya adalah dengan menerapkan kembali secara utuh asas dan sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila. Sistem pemerintahan yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita, termasuk tokoh-tokoh dari Jombang,” kata LaNyalla.
LaNyalla menyatakan, sistem pemerintahan itu telah dihapus secara total sejak bangsa ini melakukan empat tahap amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002. Hal ini mengakibatkan lebih dari 95 persen isi dari UUD 1945 asli dihapus.
“Sejak saat itu, kita mengadopsi sistem pemerintahan ala Barat yang individualistik dan sistem ekonomi yang semakin kapitalistik liberal,” ungkap LaNyalla.
Pada kesempatan itu, LaNyalla mengapresiasi prestasi yang telah diraih Kabupaten Jombang, baik di tingkat regional maupun nasional. LaNyalla mendorong agar tidak hanya BUMD, tetapi juga BUMDes yang ada di desa-desa didorong dalam konteks pembangunan di Kabupaten Jombang.
“Bagi kami di DPD RI, peran BUMDes seharusnya bisa menjadi pengungkit ekonomi desa. BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa. BUMDes bisa mendorong kontribusi keuangan desa dari hasil usaha mereka,” tutur LaNyalla.
Ketua Dewan Penasehat Kadin Jatim menilai, BUMDes seharusnya memiliki peran yang sangat besar dalam membangun perekonomian desa. BUMDes juga seharusnya mampu menjembatani petani dalam meningkatkan hasil pertanian mereka. BUMDes mampu memotong permainan para tengkulak yang memainkan harga pasar.
Selama ini, petani selalu mengandalkan tengkulak untuk mengakses pasar. Karena memang mereka yang memegang akses terhadap pasar. Peran itu seharusnya bisa diambil-alih oleh BUMDes. BUMDes bisa bisa mengorganisasi petani dan menjual hasil pertanian atau perkebunan mereka langsung ke pasar. Dengan begitu, petani akan mendapatkan penghasilan yang lebih layak.
Di sisi lain, LaNyalla mengungkap bahwa Kabupaten Jombang memiliki potensi yang cukup lengkap. Sebagai Kota Santri, Kabupaten Jombang juga memiliki nilai moral dan akhlak dalam proses pembangunan.
Oleh karena itu, LaNyalla menilai sudah seharusnya pondok pesantren di Jombang dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan di Kabupaten Jombang.
Pj Bupati Jombang, Sugiat menjelaskan, saat ini Kabupaten Jombang sudah terbebas dari desa sangat tertinggal, tertinggal, dan berkembang. “Saat ini di Kabupaten Jombang ada 91 desa dengan kategori mandiri dan 211 desa dengan kategori maju,” tutur Sugiat.
Pada kesempatan itu, turut hadir Pj Bupati Jombang Sugiat, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang, HM Syarif Hidayatullah yang akrab disapa Gus Sentot, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Jombang, serta ratusan kepala desa se-Kabupaten Jombang.