Berita Suasana Halaqah Fikih Peradaban II di Pondok Pesantren Putri Raudlatul Muta’allimien, Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur. (Foto: Istimewa)
Suara Indonesia, Probolinggo – Halaqah Fikih Peradaban II telah diadakan di Pondok Pesantren Raudlatul Muta’allimien, Kelurahan/Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Jumat (22/12/2023).
Wakil Ketua Lembaga Kajian Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU, Hasanuddin Ali, hadir sebagai pembicara dalam acara ini. Dia menyatakan bahwa secara organisatoris, NU tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Namun, menurutnya, hal itu tidak berarti kaum santri tidak boleh berpolitik.
“Santri diperbolehkan untuk terlibat dalam politik, tapi keputusan tersebut kembali kepada pilihan masing-masing santri,” ungkapnya di depan para peserta acara.
Selain itu, Hasanuddin Ali menegaskan bahwa NU akan tetap memegang teguh pada politik kemanusiaan dan kebangsaan, tanpa memandang siapapun yang akan terpilih sebagai pemimpin pada Pemilu 2024 mendatang.
“Sangat penting untuk diingat bahwa peradaban manusia dapat berubah setiap saat. Oleh karena itu, konsep peradaban memiliki makna yang sangat luas,” tambahnya.
Dalam mendukung pandangan Hasanuddin Ali, Pengasuh Pondok Pesantren Putri Raudlatul Muta’allimien yang juga Dosen Ilmu Politik Unuja Paiton Probolinggo, KH. Abdul Aziz, menyatakan bahwa pihaknya dan kalangan pesantren mendukung keterlibatan santri dalam politik praktis.
“Ikut terlibat dalam politik sangat penting, karena jika kita acuh terhadap politik, maka kita juga yang akan merugi. Kebijakan politik sangat berpengaruh pada banyak hal, seperti pendidikan, izin pendirian pesantren, dan sebagainya. Semua itu diatur melalui kebijakan politik,” jelasnya. (*)
Pewarta: Lutfi Hidayat
Editor: Mahrus Sholih
» Baca berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
(Dikutip dan diadaptasi dari: Suara Network)