Pemerintah Kabupaten Blora bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Pati menggelar Forum Komunikasi rutin yang bertujuan untuk mengawal Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam forum tersebut, berbagai isu krusial dibahas, mulai dari capaian Universal Health Coverage (UHC), efektivitas alokasi anggaran, hingga meningkatkan keaktifan peserta JKN di daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, menekankan pentingnya komitmen lintas sektor dalam menjaga keberlangsungan program JKN. Menurutnya, pencapaian Universal Health Coverage (UHC) bukan hanya berdampak administratif tetapi juga secara langsung memengaruhi akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Blora. Data menunjukkan bahwa 98,11 persen penduduk Blora telah terdaftar sebagai peserta JKN namun tingkat keaktifan peserta baru mencapai 70 persen, menjadikannya tantangan tersendiri.
Dalam konteks alokasi anggaran, Sekda Blora menegaskan pentingnya memprioritaskan pembayaran iuran jaminan kesehatan untuk memastikan pelayanan yang optimal. Hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Mendagri yang mewajibkan efisiensi belanja daerah harus mempertimbangkan iuran jaminan kesehatan sebagai prioritas.
Selain itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Wahyu Giyanto, memaparkan data dan dinamika operasional program JKN di Kabupaten Blora. Meskipun angka kepesertaan tinggi, namun tingkat keaktifan peserta masih di bawah rata-rata nasional, terutama di segmen PBI JKN. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya seperti sosialisasi dan telekolekting untuk meningkatkan kolektibilitas iuran di segmen tersebut.
Dalam keseluruhan paparannya, Wahyu juga menyoroti beberapa masalah yang dialami, seperti peserta PBI JKN yang menjadi tidak aktif dan pegawai yang masih memiliki tunggakan iuran. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Blora agar program JKN dapat berjalan dengan lancar dan memiliki keberlanjutan. Forum Komunikasi ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah dalam memastikan layanan kesehatan yang merata dan valid.
Pemkab Blora dan BPJS Bahas Arah Menuju UHC Inklusif
