Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan penolakannya terhadap korupsi dengan tegas. Dia berpendapat bahwa negara seharusnya menyita aset para koruptor, tetapi hal tersebut harus dilakukan dengan adil. Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam menangani keluarga koruptor yang sudah divonis. Dia mempertanyakan keadilan dalam menyita aset orang yang sudah memiliki kekayaan sebelum jabatan politik, serta mempertimbangkan apakah anak-anak harus bertanggung jawab atas dosa orang tua mereka.
Prabowo mengungkapkan kekecewaannya terhadap pejabat korup yang menurutnya melakukan perampokan secara hukum. Dia menyatakan bahwa tindakan koruptor merupakan perampokan yang disembunyikan di balik legalitas. Prabowo menekankan perlunya tindakan tegas untuk mencegah korupsi dengan memberikan efek jera yang kuat. Dia bahkan telah memerintahkan lembaga penegak hukum untuk melakukan banding terhadap putusan yang dianggap terlalu ringan dan merusak keadilan.
Menurut Prabowo, para koruptor berpikir bahwa mereka bisa menyelesaikan masalah korupsi dengan uang dan manipulasi hukum. Dia menyoroti pola pikir koruptor yang merasa bisa mempengaruhi putusan hukum dan menjalani hukuman penjara dengan cara yang merugikan negara. Prabowo berpendapat bahwa tindakan hukum yang tegas dan adil harus dilakukan untuk mengubah pola pikir koruptor yang merugikan negara.