Pemerintah Pakistan sedang mempertimbangkan pembentukan Dewan Kripto Nasional untuk mengeksplorasi kemungkinan legalisasi mata uang kripto di negara tersebut. Langkah ini diumumkan setelah Menteri Keuangan Muhammad Aurangzeb bertemu dengan delegasi asing, termasuk penasihat Presiden AS Donald Trump, untuk membahas aset digital.
Dewan Kripto Nasional ini diharapkan akan terdiri dari perwakilan pemerintah, otoritas regulasi, dan para ahli industri kripto. Tugas utamanya termasuk menyusun kebijakan, mengatasi tantangan regulasi, dan memastikan perkembangan ekosistem kripto di Pakistan secara aman dan berkelanjutan.
Pakistan saat ini memiliki lebih dari 20 juta penduduk yang aktif dalam perdagangan mata uang kripto. Namun, mereka sering mengalami kendala seperti biaya transaksi tinggi dan regulasi yang belum jelas. Menteri Keuangan Aurangzeb telah memerintahkan pihak terkait untuk merancang kebijakan yang mendukung ekonomi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan mencegah kegiatan ilegal.
Sebelumnya, pemerintah Pakistan menolak legalisasi mata uang kripto. Namun, pada November 2024, Bank Negara Pakistan mengajukan proposal untuk pembuatan mata uang digital bank sentral (CBDC) dan legalisasi perdagangan kripto. Menteri Keuangan Aurangzeb kini mendorong pendekatan yang lebih terbuka terhadap regulasi kripto.
Dengan tren global di mana beberapa negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Uni Emirat Arab telah mengembangkan regulasi kripto dalam setahun terakhir, langkah Pakistan ini menunjukkan perubahan sikap yang lebih terbuka terhadap mata uang digital. Hal ini merupakan langkah penting dalam mengikuti perkembangan ekonomi global yang semakin terhubung melalui teknologi kripto.
