Dinamika Restrukturisasi Intelijen di BIN (Badan Intelijen Negara)
Ketika kita mendengar kata “intelijen”, biasanya diasosiasikan dengan aktivitas yang dilakukan secara tertutup, diam-diam, dan penuh kerahasiaan. Namun, pada dasarnya, intelijen adalah proses pengumpulan informasi yang nantinya akan digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan. Carl dan Banccroft (1990) mendefinisikan intelijen sebagai produk dari proses pengumpulan informasi yang terkait dengan aktivitas domestik dan luar negeri. Sedangkan Lowenthal (2008) mendefinisikan intelijen sebagai proses pengumpulan dan analisis informasi spesifik tentang keamanan nasional.
Dalam berbagai studi tentang intelijen, terdapat beberapa fungsi penting, antara lain pengumpulan informasi, analisis informasi, kontra intelijen, operasi khusus, dan manajemen intelijen. Berdasarkan fungsi tersebut, intelijen dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori, seperti intelijen taktis, strategis, operasional, serta domestik dan luar negeri.
Di Indonesia, Reformasi tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek politik dan pemerintahan, termasuk dalam bidang intelijen. Sebelum Reformasi, kegiatan intelijen sering dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan menjadi alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaan politik. Namun dengan Reformasi, tuntutan untuk melakukan reformasi dalam tubuh intelijen negara semakin kuat. Salah satu hasil dari upaya tersebut adalah lahirnya Undang-Undang No 17 Tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara (BIN).
Sejarah intelijen di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada era Orde Lama, fungsi intelijen fokus pada intelijen tempur dan teritorial untuk menghadapi berbagai gejolak pasca kemerdekaan. Pada era Orde Baru, terbentuk lembaga intelijen militer strategis, sipil, operasional, dan informal untuk menjaga kekuatan politik pemerintah. Reformasi tahun 1998 mendorong reformasi struktural termasuk dalam sektor keamanan dan intelijen.
Pembentukan UU tentang BIN bertujuan membuat BIN menjadi lembaga yang kredibel dan mampu menghadapi berbagai tantangan keamanan di masa depan. Namun, setelah UU tersebut disahkan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh BIN, seperti kompleksitas dan dinamika ancaman serta kebutuhan restrukturisasi internal.
Intelijen memiliki peran penting dalam membangun sistem peringatan dini untuk mengatasi potensi ancaman terhadap keamanan nasional. BIN perlu terus beradaptasi dengan perubahan di lingkungan keamanan internasional, seperti ancaman terorisme, radikalisme, kejahatan siber, konflik sosial, separatisme, dan campur tangan asing.
Untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan, restrukturisasi pada kelembagaan intelijen, terutama pada BIN, perlu dilakukan. Restrukturisasi tersebut dapat meliputi penguatan koordinasi, peningkatan akuntabilitas, modernisasi teknologi dan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas personel intelijen.
Selain itu, restrukturisasi pada Badan Intelijen Daerah (BINDA) juga penting untuk memperkuat sistem deteksi dini di tingkat daerah. Restrukturisasi BINDA termasuk dalam desentralisasi kewenangan, pengembangan kapasitas personel, peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, peningkatan sumber daya dan teknologi, serta adaptasi terhadap tantangan lokal.
Dengan restrukturisasi yang tepat, diharapkan BIN dan BINDA dapat lebih optimal dalam mengumpulkan informasi, melakukan pengawasan, dan memberikan respons cepat pada berbagai potensi ancaman keamanan nasional.
Yudha Kurniawan dosen Universitas Indonesia
Sumber:Â https://news.detik.com/kolom/d-7501181/restrukturisasi-badan-intelijen-negara