Tim Pengawas DPR memperhatikan peluang pemerintah melalui BUMN untuk mendukung pelaksanaan haji, terutama dalam penyediaan bahan makanan untuk jemaah haji. Anggota Timwas Haji DPR, Luluk Nur Hamidah, mengatakan bahwa ini bukan hanya untuk keuntungan, tetapi juga membuka kesempatan bagi BUMN untuk terlibat dalam bisnis terkait haji. Jumlah jemaah haji Indonesia yang besar setiap tahunnya menjadi peluang untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Luluk juga menyebut pentingnya revisi perjanjian perdagangan Indonesia-Arab Saudi agar upaya Indonesia dalam penyediaan haji berjalan lancar. Legislator dari fraksi PKB ini siap untuk memberikan dukungan dari DPR jika ada kendala di lapangan. Pemerintah diharapkan memiliki kontak bisnis di Arab Saudi sehingga BUMN dapat berkontribusi maksimal dalam pelaksanaan haji.Ini menjadi penting karena melibatkan jumlah jemaah haji yang besar, sehingga keuntungan tidak hanya mengalir ke negara lain.
(article source: KabarDPR.com)