KABARDPR.COM, JAKARTA – Rencana perubahan desain baru paspor Republik Indonesia oleh Dirjen Imigrasi dengan dalih untuk memperkuat keamanan mendapat kritik dari berbagai pihak. Salah satunya dari akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara.
Menurutnya, alasan keamanan patut dipertanyakan, karena paspor Indonesia yang sudah beredar sebelumnya belum tentu tidak aman. Fitur baru yang akan ditambahkan dalam paspor Republik Indonesia meliputi tinta UV dan tinta intaglio, kertas, pita pengaman, tanda air, teknologi hologram, serta chip elektronik yang mampu memuat data biometrik.
“Apakah fitur-fitur tersebut belum ada dalam paspor sebelumnya atau sudah ada? Jika sudah ada, apa urgensinya karena masyarakat perlu tahu tingkat keamanan paspor yang berlaku saat ini. Lalu apa urgensinya melakukan perubahan desain paspor sekarang?” tanya Surya seperti dikutip dalam keterangannya, Selasa (28/5).
Surya juga menyatakan bahwa akan muncul masalah baru jika kebijakan ini benar-benar dilaksanakan, terutama jika negara kita menghadapi krisis pemalsuan paspor dan memerlukan desain baru yang meningkatkan sistem keamanan.
Belum lagi, fitur-fitur tambahan dalam desain baru paspor untuk meningkatkan sistem keamanan tampaknya bukan menjadi kebutuhan utama di Indonesia.
Dirjen Imigrasi seharusnya melakukan kajian mendalam terlebih dahulu terkait keamanan paspor yang berlaku saat ini dan memberikan informasi yang komprehensif terkait jumlah kasus pemalsuan paspor di Indonesia sebelum menetapkan kebijakan desain baru paspor.
“Pemilihan warna dalam desain baru paspor juga harus dipertimbangkan secara serius oleh Dirjen Imigrasi agar mencerminkan ideologi negara Indonesia. Jangan sampai warna paspor Republik Indonesia mirip dengan warna paspor negara-negara yang memiliki ideologi yang bertentangan,” papar Surya.
Terakhir, kecurigaan muncul karena pemilihan waktu peluncuran desain baru paspor menjelang berakhirnya masa pemerintahan lama dan sebelum pelantikan pemerintahan baru.
“Mengapa Dirjen Imigrasi tidak menunggu pelantikan pemerintahan baru sehingga setiap kebijakan dapat dianalisis secara mendalam oleh pemerintahan yang baru?” pungkasnya.