Anggota Komisi VII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyuarakan kekhawatiran tentang dugaan permainan kotor dalam pengelolaan dana peserta PT. TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri). Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap keamanan dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan tersebut.
“Dalam rapat Komisi VI DPR RI, saya sering kali menanyakan keamanan dana peserta PT. TASPEN. Jawabannya selalu “aman”. Saya meragukan hal ini karena terdapat indikasi kuat terhadap potongan gaji pekerja negara yang dikelola oleh PT. TASPEN,” kata Rieke Diah Pitaloka dalam sebuah pernyataan resmi yang diterima Parlementaria di Jakarta.
Rieke menekankan pentingnya mencegah kasus serupa dengan yang dialami oleh PT. ASABRI dan PT. JIWASRAYA agar tidak menimpa PT. TASPEN. Ia menegaskan bahwa tabungan dan pensiun yang dielola oleh PT. TASPEN berasal dari potongan gaji PNS, bukan dari APBN.
Dalam penyelidikan terhadap PT. TASPEN, Rieke juga memberikan apresiasi kepada mantan istri Dirut PT. TASPEN, Rina Lauwy, dan pengacaranya yang gigih memperjuangkan kasus tersebut. Ia juga memberikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang menyelidiki indikasi investasi fiktif dana potongan gaji PNS di PT. TASPEN oleh terduga Dirut Taspen, saudara Kosasih.
“Nasib dana pensiun jutaan PNS berada di tangan KPK. Saya yakin KPK akan mengusut kasus ini tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Rieke, Legislator Dapil Jawa Barat, mendesak pemerintah untuk mengeluarkan surat cekal kepada Dirut PT. TASPEN yang terlibat dalam indikasi korupsi dana PNS. Ia juga mengusulkan agar kasus PT. TASPEN menjadi agenda utama pada masa sidang berikutnya di Komisi VI DPR RI.
“Perjuangan Rieke didasari oleh keinginannya untuk melindungi potongan gaji jutaan PNS di Indonesia. Dengan pengawasan yang ketat terhadap PT. TASPEN, diharapkan potensi korupsi dapat dicegah dan keamanan dana pensiun para pekerja negara terjaga,” tutupnya.