Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, pemerintahan saat ini sudah mirip dengan zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Birokrasi telah dimobilisasi demi kepentingan tertentu dan bukan lagi berorientasi pada kepentingan rakyat.
Menurut Didik, anggaran negara yang dialokasikan untuk bantuan sosial (Bansos) juga dipolitisasi. Bansos tersebut, menurutnya, digunakan oleh Jokowi sebagai alat politik. Didik Rachbini menyebut bahwa presiden melancarkan niatnya melalui berbagai cara, baik secara terang-terangan, tidak langsung, hingga isyarat simbolik.
Dia juga membandingkan anggaran negara saat ini dengan masa pemerintahan Soeharto dan Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Menurutnya, saat ini anggaran negara yang mengalir sangat besar, mencapai Rp 3.000 triliun, dan menurutnya, anggaran sosial sebesar Rp 500 triliun dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Didik Rachbini mengamini bahwa sulit untuk membuktikan dugaan tersebut, tetapi dampaknya sudah dirasakan. Dia juga menyebut bahwa Pemilu 2024 dianggap sebagai pemilu yang tidak jujur sepanjang sejarah. Dia mengatakan bahwa pemilu saat ini akan dicatat sebagai pemilu yang tidak bersih, dengan adanya partisipasi putra sulung presiden dalam kontestasi politik.
Dia juga mengajak cendekiawan untuk secara kritis mencermati peristiwa politik saat ini.