Program Makan Gratis Nasional di Sekolah sebenarnya bukan merupakan hal baru. Namun demikian, program ini perlu dikembangkan mengingat segala potensi dan manfaat turunannya, termasuk penciptaan lapangan kerja baru.
Menurut Indonesia Food Security Review (IFSR), Program Makan Gratis Nasional di Sekolah sebenarnya sudah dilaksanakan di Indonesia sejak 1997. Pada saat itu, program yang dimaksud disebut sebagai Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah, dan berlanjut pada tahun 2010 dengan nama Revitalisasi PMTAS.
Pada tahun 2012, Pemerintah Indonesia mendapat dukungan dari WFP Indonesia dan beberapa program Local Food-Based School Meals, yang merupakan program pemberian makanan siswa berbasis pangan lokal. Selanjutnya, pada tahun 2016, ada juga program Perbaikan Gizi untuk Anak Sekolah (Progas).
Menurut Co-Founder Indonesia Food Security Review, I Dewa Made Agung Kertha Nugraha, dari berbagai program tersebut, terbukti memberikan dampak positif dalam memperkuat sistem perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, hingga saat ini, program ini masih terkendala oleh payung hukum berupa undang-undang untuk menjaga kelangsungan program ini lintas pemerintah.
Menurut Badan Pangan PBB (UN WFP), jika dilaksanakan dengan baik, Program Makan Siang di Sekolah bisa meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak, kesejahteraan komunitas, meningkatkan kesetaraan gender, mendukung ekonomi nasional, serta stabilitas sosial.
Di masa mendatang, menurut IFSR, program ini perlu diaktifkan kembali dan diperluas cakupannya. Untuk menjalankan dengan sukses, diperlukan peningkatan di berbagai aspek, seperti prioritas penerima manfaat, pengembangan kerangka kebijakan yang jelas dan komprehensif, aman pendanaan jangka panjang, penguatan kapasitas dan koordinasi pemangku kepentingan yang relevan di tingkat pusat dan daerah, serta melibatkan masyarakat dalam desain dan implementasi program.
Dalam hal potensi ekonomi dan lapangan kerja, Indonesia berada di peringkat 63 dari 113 negara dalam Global Food Security Index (GFSI) 2022. Dengan asumsi indeks US$ 1 per makan, kebutuhan anggaran per tahun mencapai sekitar US$ 26,4 miliar atau sekitar Rp 400 triliun, dan menyebabkan dampak pertumbuhan ekonomi tambahan sebesar 2,6%.
Dengan asumsi 1 dapur untuk setiap titik makan siang, dan setiap dapur melayani 190, maka penerima manfaat sebanyak 377.000 dapur. Sementara itu, dengan asumsi 5 tenaga kerja langsung per dapur, maka akan ada 1,8 juta tenaga kerja tercipta, belum termasuk petani, nelayan, peternak, dan UMKM.
Dalam hal sumber pendanaan, Dewa mengatakan bahwa dana sekitar Rp 400 triliun sesungguhnya tidak terlalu besar, yakni hanya sekitar 2% saja dari PDB. Dia juga menekankan pentingnya perbaikan gizi anak-anak saat ini sebagai langkah dasar dalam mencapai agenda besar Indonesia Emas pada 2045.
Artikel ini ditulis oleh Imam Suhattadi / Euis Rita Hartati. Sumber: investor.id.