KABARDPR.COM, Asfim Situmorang dari Institut SETARA mengatakan bahwa alasan memilih Prabowo Subianto sangat tidak rasional. Ia menyebutkan bahwa Letnan Jenderal (TNI-AD) Prabowo Subianto secara resmi ditetapkan sebagai pelaku penculikan aktivis 97/98 berdasarkan sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP), sehingga bagi masyarakat, memiliki pemimpin yang dianggap sebagai penjahat HAM tidaklah akan pernah diinginkan.
“Letnan Jenderal (TNI-AD) Prabowo Subianto dalam sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) TNI-AD dinyatakan sebagai pelaku dalam kasus penculikan para aktivis pada 97-98 dan dijatuhi hukuman berupa pencopotan dari jabatan Pangkostrad serta diberhentikan dari dinas Militer. Namun, Prabowo belum dihukum dan diadili melalui proses peradilan militer, apalagi Pengadilan HAM AdHock,” pungkas Morang.
Morang, yang juga seorang Pegiat HAM, menjelaskan bahwa sampai saat ini Pemerintah belum menjalankan mandat Rekomendasi DPR dan Komnas HAM untuk membentuk Pengadilan HAM AdHock. Namun, hal ini bukan berarti bahwa Prabowo tidak lagi dianggap sebagai pelaku penculikan terhadap aktivis 1998.
Hal ini justru menegaskan bahwa Prabowo tetap dianggap sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan yang belum dihukum dan diadili.
“Sekali seorang penculik, tetaplah seorang penculik, meskipun pemerintah belum menjalankan mandat Rekomendasi DPR dan Komnas HAM untuk membentuk Pengadilan HAM AdHock,” tegasnya.