Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk turun tangan dalam menindaklanjuti kasus Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat yang menyatakan dukungan kepada salah satu calon wakil presiden (Cawapres). Meskipun sudah ada klarifikasi bahwa Satpol PP yang tampil di video bukanlah Aparatur Sipil Negara (ASN), hal itu dinilai belum menjadi jaminan. Menurutnya, semua aparat mestinya menunjukkan sikap netral.
Saan mengungkapkan, “Kita berharap Bawaslu tindak lanjuti apa yang terjadi di Garut itu. Seharusnya, walaupun mereka merasa bukan ASN, bukan PNS, mereka itu bagian dari aparat pemerintahan yang seharusnya netral. Jangan mempertontonkan seperti itu, pakai seragam, pakai kamera lalu ikrar.”
Dalam menanggapi kritik publik terhadap potensi tidak netralnya aparat pemerintahan, Saan mengingatkan agar mereka yang ada di dalam pemerintahan harus menjadi teladan bagi masyarakat.
“Khususnya jajaran aparat, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, harus menjadi teladan dalam hal netralitas. Sikapnya harus terjaga, dan menghindari, menjauhi, tindakan-tindakan yang bisa mencederai netralitas aparat di semua jajaran, karena itu akan mencederai pemilu,” tegas Saan.
Dalam video dukungan Satpol PP Kabupaten Garut, setidaknya ada 13 orang berseragam Satpol PP yang terdiri dari tujuh perempuan dan enam laki-laki. Salah seorang anggota Satpol PP laki-laki yang berbicara dalam video itu menyampaikan bahwa mereka berasal dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan dukungannya kepada salah satu calon wakil presiden.