Ketua umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Teguh Sumarno akan melakukan pendataan besar-besaran terhadap honorer dalam waktu dekat. Pendataan ini dilakukan sebagai langkah antisipatif PB PGRI menjelang disahkannya Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) 2023, dengan tujuan agar honorer yang berhak dapat diperjuangkan menjadi ASN.
Hal tersebut disampaikan oleh Humas PB PGRI, Ilham Wahyudi, dalam jumpa pers pada Senin (25/12/2023) kemarin. Ilham mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk memperjuangkan status ASN bagi honorer tanpa harus melalui ujian, sehingga mereka dapat segera diangkat menjadi aparatur sipil negara.
PB PGRI merincikan bahwa saat ini terdapat lebih dari 2 juta honorer yang masih belum memiliki status ASN, termasuk di antaranya adalah guru-guru dan pegawai tidak tetap. Mereka berencana untuk memperjuangkan hal ini dalam waktu dekat.
Terkait dengan adanya data fiktif, PB PGRI mengatakan bahwa mereka tidak akan segan-segan untuk mencoret data tersebut, mengingat adanya laporan tentang penyalahgunaan masa kerja serta praktik nepotisme di beberapa sekolah.
Ketua Umum PB PGRI, Teguh Sumarno, juga membenarkan bahwa akan ada pertemuan besar-besaran dalam waktu dekat yang akan dihadiri oleh perwakilan guru honorer dari seluruh Indonesia. Mereka berkomitmen untuk melakukan pendataan ulang dan memperjuangkan para honorer.
Artikel ini disusun oleh Heri Suroyo dan diedit oleh Imam Hairon.
Semua berita dapat ditemukan di Google News SUARA INDONESIA.