Saat ini Indonesia tengah menghadapi situasi yang sangat rawan. Banyak pemimpin yang rentan disogok dan dibeli, sehingga banyak pemimpin terpilih yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat dan justru menjual negara kepada pemodal besar atau bahkan bangsa lain. Pengalaman penulis yang telah keliling ke semua kabupaten di Indonesia, termasuk melakukan kunjungan ke ratusan kota dan kabupaten pada tahun 2014 dan 2019, menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia telah membuat rakyat tidak tahan. Banyak proyek dikorupsi, orang disogok, dan pemimpin mudah dibeli, sehingga keadilan ekonomi dan politik bagi rakyat Indonesia terancam. Situasi ini menurut penulis merupakan persimpangan jalan bagi Indonesia, di mana cita-cita demokrasi bisa diambil alih oleh para “Kurawa”.
Dalam perjuangan, ada pihak “Kurawa” yang digerakkan oleh keserakahan dan hanya memperjuangkan kepentingan kelompok mereka sendiri. Di sisi lain, ada pihak “Pandawa” yang ingin memberdayakan orang lemah dan miskin, namun tidak didukung oleh uang modal besar, sehingga tidak disukai oleh para “Kurawa” dan pemodal besar baik dari dalam maupun luar negeri.
Saat ini, semua tingkatan kepemimpinan di Indonesia diwarnai oleh praktik sogok-menyogok, di mana banyak pemimpin dan pejabat lebih tunduk kepada uang daripada kepada Undang-Undang Dasar dan kepentingan bangsa. Sistem demokrasi liberal di Indonesia membutuhkan biaya yang besar dan rentan dieksploitasi oleh orang-orang dengan kekayaan.
Dampaknya, demokrasi di Indonesia terancam di mana uang bisa menentukan segalanya, dan orang kaya dapat menjadi penguasa politik. Politisi, anggota DPR, bahkan pemimpin agama pun bisa terpengaruh oleh uang, yang sangat membahayakan demokrasi di Indonesia. Hal ini mengancam kemerdekaan Indonesia, terutama jika hanya dengan uang.
Indonesia sebenarnya bukan negara miskin, namun sistemnya telah dirusak oleh oligarki yang serakah yang ingin menguasai sumber ekonomi dan membiarkan sebagian besar rakyat hidup dalam kondisi yang tidak layak. Manipulasi dan rekayasa, terutama dalam survei politik, juga sering terjadi dalam politik Indonesia, yang sangat membahayakan demokrasi.
Masyarakat perlu disadarkan agar tidak mudah percaya pada survei dan tidak membiarkan uang menjadi penentu dalam politik. Bersatu dan berjuanglah untuk mempertahankan demokrasi Indonesia agar tidak menjadi korban dari kekuasaan uang.