KABAR DPR – Forum Advokat Pemantau Kecurangan Pemilu (FAPKP) akan menggunakan timnya untuk mengawasi netralitas aparatur negara. Dengan demikian, aparatur negara tidak akan ikut campur tangan dalam Pemilu 2024 mendatang.
“Kami ingin memastikan pemilu ini berlangsung secara Luber dan Jurdi.
Dalam konteks apakah ada dugaan keterlibatan dari aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, atau hakim, atau adakah juga aparatur sipil negara,” kata Koordinator FAPKP, Alvon Kurnia Palma kepada wartawan, Rabu (13/12/2023).
Menurutnya, pengawasan pada netralitas aparatur negara dilakukan karena ada potensi masalah kecurangan dalam Pemilu 2024 mendatang. Terlebih lagi, saat ini terdapat isu tentang banyaknya ASN yang saling mendukung paslon tertentu.
“Kami memilih melakukan itu karena kami mendengar bahwa terdapat potensi masalah, diduga telah dilakukan, oleh karena itu kami ingin menangani hal tersebut,” katanya.
Dia menjelaskan bahwa tim tersebut juga akan ditempatkan di berbagai wilayah di Indonesia untuk memantau jalannya Pemilu 2024 agar berjalan Luber dan Jurdil. Tim ini akan bekerjasama dengan jaringan Ornops dan Mahasiswa sebagai civil society di wilayah tersebut, termasuk tokoh-tokoh lokal yang berpengaruh.
“Dalam waktu dekat, kami akan turun ke berbagai wilayah di Indonesia yang menurut kami perlu untuk dipantau secara khusus, diantaranya Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jawa Timur,” jelasnya.
Dia menambahkan, semua tindakan dilakukan untuk memastikan demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Jika mereka menerima laporan atau menemukan kecurangan di lapangan, FAPKP akan memberikan advokasi dan membuat laporan pada pihak berwenang.