Pada Hari HAM Internasional yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2023, sebuah buku yang mendokumentasikan jejak hitam Prabowo Subianto dalam berbagai kasus pelanggaran HAM diluncurkan. Peluncuran ‘Buku Hitam Prabowo Subianto’ tersebut bertujuan memberi harapan agar kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan Prabowo tidak terulang kembali.
Menurut sang penulis, Azwar Furgudyama, pelanggaran HAM adalah masalah serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut berkaitan dengan hak asasi warga negara untuk hidup aman, bebas dari kekerasan, intimidasi, represi, dan penculikan yang menjadi sejarah kelam reformasi 98. Buku ini terdiri dari tujuh bab yang mengulas penculikan aktivis, kerusuhan Mei 1998, dugaan keterlibatan Prabowo dalam upaya ‘kudeta’ terhadap Presiden B.J Habibie, serta jejak kelamnya di Timor-Leste dan Papua.
Buku ini juga menjelaskan mengapa Prabowo menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi Indonesia dan apa konsekuensi yang akan dihadapi jika ia menjadi presiden. Peluncuran buku ini dianggap penting mengingat Prabowo kini menjadi salah satu calon presiden. Buku ini menjadi pengingat bahwa Prabowo memiliki jejak hitam dalam kasus pelanggaran HAM, sehingga orang dapat lebih jelas menilai apakah ia layak memimpin bangsa ini.
Momentum hari HAM Internasional yang sejalan dengan proses kontestasi Pilpres 2024 diharapkan dapat membantu orang untuk memilih dengan lebih sadar. Selain itu, bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan Prabowo dalam kasus pelanggaran HAM sangat jelas. Selain itu, putusan Dewan Kehormatan Perwira merekomendasikan pemberhentian Prabowo dan Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mei 1998 juga mendesak agar ia dibawa ke Peradilan Militer. Bahkan, Prabowo sendiri mengakui bahwa ia memang menculik para aktivis.
Buku ini juga menyoroti upaya Presiden Jokowi dalam menyokong Prabowo dan putranya, Gibran Rakabuming Raka. Upaya Jokowi meloloskan Prabowo-Gibran dianggap sebagai soal serius bagi masa depan demokrasi Indonesia. Pilpres 2024 tidak hanya memilih pemimpin pengganti Jokowi, tetapi juga menentukan nasib Indonesia ke depan.
Azwar berpendapat bahwa Prabowo memiliki potensi besar untuk mengembalikan Indonesia ke arah otoritarianisme. Masa depan Indonesia yang demokratis hanya bisa terwujud jika ada kebebasan bersuara tanpa takut diculik, serta harapan untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.