Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menekankan bahwa Pemerintah Indonesia bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menindaklanjuti kebocoran 204 juta Data Pemilih Tetap (DPT) secara serius. Ia mengingatkan bahwa jika tidak ada solusi yang efektif, maka Pemilu 2024 dapat kehilangan kredibilitasnya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Sukamta dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa (5/12/2023). Ia juga menyayangkan antisipasi yang dilakukan oleh Gugus Keamanan Siber yang tidak sesuai dengan harapan.
Sukamta menjelaskan bahwa kebocoran data dapat membuat hasil Pemilu kehilangan kredibilitas dan berpotensi menciptakan konflik yang dapat memecah belah bangsa. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa investigasi yang tegas dan komprehensif harus dilakukan untuk menyelenggarakan Pemilu yang Luber dan Jurdil.
Ia juga menekankan bahwa hasil pemilu tidak boleh dipengaruhi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, Sukamta meminta semua pihak terkait untuk berkomitmen kuat dan melakukan tindakan nyata untuk membenahi sistem keamanan maya, terutama terkait dengan aplikasi pemilu.
Sebagai informasi, pada Rabu (29/11/2023) situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tautan kpu.go.id diretas oleh anonim bernama ‘Jimbo’. Diretas ini mengakibatkan 204 juta data pemilih tetap bocor dan dijual kepada publik di dunia maya, BreachForums. Data yang diretas mengandung sejumlah data pribadi yang vital, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), dan Nomor KTP—berisi nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar negeri, serta data pribadi lainnya.
Di akhir pernyataannya, Sukamta meminta agar semua pihak terkait berkomitmen kuat dan melakukan tindakan nyata untuk membenahi sistem keamanan maya, terutama terkait dengan aplikasi pemilu.