KABAR DPR – BKSAP melalui South-East Asia Parliamentarians against Corruption (SEAPAC), sebuah jaringan antaranggota parlemen Asia Tenggara yang fokus pada isu korupsi dan tata kelola yang baik, memfasilitasi penguatan kapasitas staf parlemen dalam kursus antikorupsi, 20-25 November 2023 di London, Inggris.
Program penguatan kapasitas yang dikembangkan bersama antara SEAPAC dan the Westminster Foundation for Democracy (WFD) diikuti oleh sedikitnya 15 staf parlemen terdaftar dan berpartisipasi baik online dan offline dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yakni Indonesia, Filipina, Kamboja, Malaysia hingga Timor Leste. Program penguatan kapasitas bertajuk Integrity and Anti-Corruption Course tersebut menargetkan staf parlemen yang bekerja pada isu-isu antikorupsi ataupun yang terkait aktivitas SEAPAC dan Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC).
Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon, dalam kapasitasnya sebagai Presiden SEAPAC, pada pembukaan acara, Senin 20 November 2023, menggarisbawahi pentingnya memperkuat kapasitas dari staf parlemen untuk isu-isu antikorupsi. Penguatan keahlian para staf parlemen juga berarti memperkuat parlemen secara keseluruhan.
“Anggota parlemen dapat datang dan pergi. Tetapi ada yang tetap bekerja di parlemen yakni para pegawai parlemen,” terangnya di kantor WFD, London, UK.
Fokus program adalah Building Resilient Institutions: Enhancing Parliamentary Capacities and Accountability for Anti-Corruption and Public Debt Oversight. Dari waktu ke waktu, lembaga legislatif telah memiliki sejumlah pencapaian dalam pemberantasan korupsi. Namun, korupsi juga berevolusi dan beroperasi dalam celah maupun kekosongan hukum. “Idealnya kita dapat menutup celah hukum tersebut. Dan salah satu jalannya adalah dengan memperkuat kapasitas staf parlemen dalam memahami korupsi, menerapkan dukungan anti-korupsi kepada anggota parlemen saat DPR menjalankan tugasnya,” sambung politisi Gerindra tersebut.
Direktur Asia, Pasifik, dan Amerika, WFD, Dubes Matthew Hedges, menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin antara BKSAP DPR RI dengan WFD, dan secara lebih lanjut dengan SEAPAC. Ia menyambut baik pelaksanaan program ini dan berharap terjadi diskusi perbandingan antara praktik pemberantasan korupsi di Inggris dengan di negara lainnya.
Kepala Praktik Akuntabilitas WFD, Franklin De Vrieze, menerangkan program penguatan kapasitas SEAPAC-WFD Integrity and Anti-Corruption Course tersebut berlangsung selama 20 jam kursus dengan 15 pakar dari berbagai lembaga yang ada di UK seperti Pusat Studi Korupsi, Sussez University, Transparency International UK, Parliamentary Commissioner for Standards, UK National Audit Office, University of Nottingham, University of Liverpool hingga U4 Anti-Corruption Resources.
Ke depan, SEAPAC dengan dukungan dan fasilitasi BKSAP, dapat menindaklanjuti program terkait dengan penyusunan knowledge product yang akan bermanfaat untuk para anggota parlemen di Asia Tenggara.
SEAPAC-WFD Integrity and Anti-Corruption Course terdiri dari delapan modul pembelajaran meliputi pengenalan terhadap korupsi dan kerangka pengaturannya, hingga strategi baru yang diperlukan dalam penguatan peran parlemen dalam pemberantasan korupsi dan pemajuan tata kelola.